TERWUJUDNYA DAERAH BALIKPAPAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA UNGGULAN BERBASIS BUDAYA MULTI ETNIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA MEMBERDAYAKAN POTENSI PEMUDA

Tugas Pokok dan Fungsi

 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota  ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
  3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan.
  6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

 

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)   Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

(2 )  Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3)   Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dikoordinasikan oleh Asisten sesuai pembidangannya.

 

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

 

(1)      Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, yang membawahkan:
  3. Subbagian Program dan Keuangan;
  4.  dan Subbagian Umum.
  1. Bidang Kepemudaan, yang membawahkan:
  2. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
  3. Seksi Kewirausahaan Pemuda; dan
  4. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan
  1. Bidang Keolahragaan, yang membawahkan:
  2. Seksi Pembinaan Olah raga Prestasi;
  3. Seksi Pembinaan Olah raga Pendidikan dan Masyarakat; dan
  4. Seksi Pengembangan Industri dan Sarana Prasarana Olah raga.
  1. Bidang Pariwisata, yang membawahkan: 
  2. Seksi Pengembangan Promosi dan Kerja Sama Pariwisata;
  3. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
  4. Seksi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata.
  1. UPT; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.

    

 

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

 

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;

2. Penyusunan program dan kegiatan di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;

3. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;

4. Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;

5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan/atau pengelolaan pariwisata;

6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan dan olah raga;

7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan perizinan/non perizinan di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;

8. Pelaksanaan analisa dan pemberian saran teknis perizinan/non perizinan bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;

9. Pembinaan dan pengendalian UPT; dan

10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Kepala Dinas

 

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

  1. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
  2. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

 

(1)   Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penggoordinasian:

  1. penyusunan program;
  2. pengelolaan urusan keuangan;
  3. kepegawaian;
  4. rumah tangga kantor;
  5. perlengkapan;
  1. protokol;
  2. hubungan masyarakat;
  3. layanan informasi dan pengaduan;
  4. pembinaan pelayanan publik;
  5. kearsipan;
  1. surat menyurat; dan
  2. evaluasi dan pelaporan.

(2)   Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)   Sekretariat membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana   dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;

b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

e. Pengoordinasian perencanaan, pengelolaan admnistrasi keuangan, kepegawaian dan umum;

f. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

g. Penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

h. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;

i. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;

j. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

k. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

l. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;

m. Pengoordinasian bidang dan UPT;

n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi; dan

o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 9

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

 

(1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

 

a.   melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:

  1. rencana strategis;
  2. rencana kerja
  3. rencana kerja tahunan;
  4. penetapan kinerja; dan
  5. laporan kinerja;
  6. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
  7. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  8. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  9. mengumpulkan dan menganalisis data hasil pelaksanaan program dan kegiatan
  10. ;melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  11. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
  12. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
  13. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
  14. mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
  15. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
  16. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian  penerimaan retribusi;
  17. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;mengoordinir dan meneliti anggaran;
  18. menyusun laporan keuangan;melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; danmelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.